Mediasi untuk Selesaikan Sengketa Konsumen

oleh : Aries Kurniawan

DALAM penyelesaian sengketa konsumen, terdapat dua cara yang dapat ditempuh. Yang pertama adalah Ligitasi yakni melalui jalur pengadilan. Yang kedua adalah non ligitasi, yakni melalui jalur di luar pengadilan.
Sekretaris Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), N. Krisnawenda mengatakan jalur di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan cara mediasi.
Mediasi ini dilakukan dengan cara dialog antara dua pihak yang bersengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga sebagai mediator. Mediator ini menurut UU Perlindungan Konsumen bersifat pasif. Adapun mediator ini dapat dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Adapun langkah pertama dalam proses mediasi adalah pendifinisian masalah. Pendifinisian masalah ini meliputi :
 Presentasi para pihak§
 Identifikasi masalah§
 Pembatasan masalah§
Selanjutnya adalah pemecahan masalah.
Langkah kedua adalah negosiasi. Dalam negosiasi ini dilakukan penyusunan kesepakatan. Sehingga diharapkan tercapai suatu kesepakatan dalam penyelesaian suatu masalah.
Krisnawenda mengatakan, untuk perkara pidana maka proses yang dilakukan adalah melalui ligitasi atau melalui jalur pengadilan sedangkan untuk perkara perdata maka proses yang dilaksanakan adalah non ligitasi atau di luar jalur pengadilan.
Permasalahan yang terjadi di masyarakat terutama tentang perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab negara atau negara turut serta dalam menindak pelaku usaha jika tindakannya merugikan konsumen.
Contoh kongkrit yang dilakukan dilihat dari beberapa aspek;
1. Aspek hukum administrasi negara; turut campurnya negara dalam bidang administrasi, perizinan yang tunduk dalam aturan. Terkait masalah regulasi untuk mereka yang terkait penyedian barang dan jasa. Sifatnya harus. Contoh SIUP apabila tidak memiliki SIUP maka negara akan mencabut izin operasinya.
2. Aspek perdatanya manakala terjadinya kerugian.
3. Mereka pengusaha atau pabrikan jika membahayakan keselamatan dan jiwa konsumen maka telah masuk dalam bidang Pidana.
Adapun hal-hal yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah Konsultasi, Pengawasan, Penerimaan Laporan dan menyelesaikan sengketa, Memberi sanksi tertentu dan Melaporkan penyidik (Crime).
Selanjutnya siapa yang mengajukan permohonan via eksekusi ?
1. Dalam Permendag adalah BPSK.
2. Sedangkan dalam PerMA adalah harus pihak atau konsumen.
Untuk yang kedua ada dua tahap yang harus dilalui;
1. Konsumen mengajukan permohonan eksekusi atas putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum konsumen yang bersangkutan atau dalam wilayah hukum BPSK yang mengeluarkan putusan.
2. Permohonan eksekusi atas putusan BPSK yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara bersangkutan.(***)

Pos ini dipublikasikan di Berita Tentang Konsumen. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s