Perlindungan Konsumen Kesehatan Berkaitan dengan Malpraktik Medik

Oleh : Sulastomo
Sehat merupakan suatu keadaan yang didambakan oleh setiap orang. Hingga
batas-batas tertentu, tiap orang kecuali anak-anak, mampu menjaga
kesehatannya sendiri. Mereka akan hidup dengan teratur, mengkonsumsi
makanan bergizi, berolah raga secukupnya, dan sebagainya.
Persoalan akan menjadi lain ketika orang jatuh sakit yang memerlukan
pertolongan pihak lain. Bagaimanapun, kesehatan merupakan kebutuhan
pokok dalam kehidupan, sedangkan pengetahuan dan ketrampilan pasien
terbatas. Dengan demikian, pasien maupun keluarganya akan mencari
pertolongan kepada petugas kesehatan.
Berdasarkan gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan
mempunyai ciri khas yang berbeda dengan pelayanan jasa / produk lainnya,
yaitu consumer ignorance / ketidaktahuan konsumen, supply induced
demand / pengaruh penyedia jasa kesehatan terhadap konsumen (konsumen
tidak memiliki daya tawar dan daya pilih), produk pelayanan kesehatan
bukan konsep homogen, pembatasan terhadap kompetisi, ketidakpastian
tentang sakit, serta sehat sebagai hak asasi
Dalam hal ini, pasien sebenarnya merupkan faktor liveware. Pasien harus
dipandang sebagai subyek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhir
layanan bukan sekedar obyek. Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingat
kepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan
ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum.
Apa saja harapan konsumen terhadap pemberi pelayanan kesehatan Dan
kewajiban pihak sarana pelayanan kesehatan dalam memenuhi harapan
tersebut ? Harapan pasien sebagai konsumen yaitu:
· Reliability (kehandalan) : pemberian pelayanan yang dijanjikan
dengan segera dan memuaskan
· Responsiveness (daya tanggap) : membantu dan memberikan
pelayanan dengan tanggap tanpa membedakan unsur SARA (Suku,
Agama, Ras, Golongan) pasien
· Assurance (jaminan) : jaminan keamanan, keselamatan, kenyamanan
· Emphaty (empati) : komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan
konsumen / pasien
Sedangkan kewajiban pihak sarana kesehatan yaitu antara lain :
· Memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan suku, ras,
agama, seks, dan status sosial pasien
· Merawat pasien sebaik-baiknya, menjaga mutu perawatan dengan
tidak membedakan kelas perawatan
· Memberikan pertolongan pengobatan di UGD tanpa meminta jaminan
materi terlebih dahulu
· Merujuk pasien kepada rumah sakit lain apabila tidak memiliki sarana,
prasarana, peralatan, dan tenaga yang diperlukan
· Membuat rekam medis pasien rawat jalan dan inap
Saat ini, masyarakat semakin menyadari hak-haknya sebagai konsumen
kesehatan. Sehingga seringkali mereka secara kritis mempertanyakan
tentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan yang akan
diambil berkenaan dengan penyakitnya., bahkan tidak jarang mereka
mencari pendapat kedua (second opinion), Hal tersebut merupakan hak yang
selayaknya dihormati oleh pemberi pelayanan kesehatan.
Memang harus diakui bahwa hak-hak konsumen kesehatan masih cenderung
sering dikalahkan oleh kekuasaan pemberi pelayanan kesehatan. Dalam hal
ini, yang memprihatinkan, kekalahan tersebut bisa berupa kerugian moral
dan material yang cukup besar.
Jenis-jenis masalah perlindungan konsumen sejak berlakunya UU No. 8 /
1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat beragam, namun gugatan
konsumen terhadap pelayanan jasa kesehatan dan yang berhubungan
dengan masalah kesehatan masih tergolong langka. Hal ini antara lain
disebabkan selama ini hubungan antara si penderita dengan si pengobat,
yang dalam terminology dunia kedokteran dikenal dengan istilah transaksi
terapeutik, lebih banyak bersifat paternalistic.
Seiring dengan perubahan masyarakat, hubungan dokter – pasien juga
semakin kompleks, yang ditandai dengan pergeseran pola dari paternalistic
menuju partnership, yaitu kedudukan dokter sejajar dengan pasien (dokter
merupakan partner dan mitra bagi pasien).
UU No. 8 / 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mempunyai 2
sasaran pokok, yaitu :
1. Memberdayakan konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha
(publik atau privat) barang dan atau jasa;
2. Mengembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung
jawab
Lalu pertanyaannya, apakah pasien dapat disebut sebagai konsumen, dan
pemberi pelayanan kesehatan (dokter) sebagai pelaku usaha ?
Untuk menjawabnya, kita harus mengetahui pengertian konsumen dan
pelaku usaha berdasarkan UUPK. Konsumen adalah setiap orang pemakai
barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain
dan tidak untuk diperdagangkan. Adapun pengertian konsumen di sini yaitu
konsumen akhir, sedangkan produk berupa barang, mis : obat-obatan,
suplemen makanan, alat kesehatan, dan produk berupa jasa, mis.: jasa
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter, dokter gigi, jasa asuransi
kesehatan
Untuk mengetahui, apakah profesi pemberi pelayanan kesehatan (dokter)
merupakan pelaku usaha atau bukan maka kita harus melihat UU No. 2 /
1992 tentang Kesehatan, Black Law Dictionary, dan WTO / GATS bidang
kesehatan.
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan. (UU No.23/1992 tentang
Kesehatan). Sedangkan dalam Black Law Dictionary dinyatakan : Business
(kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi) meliputi: employment,
occupation, PROFESSION, or commercial activity engaged in / or gain or
livelihood (segala kegiatan untuk mendapatkan keuntungan / mata
pencaharian).
Selain itu, posisi bidang kesehatan menurut WTO / GATS menyatakan antara
lain bahwa profesi dokter dan dokter gigi saat ini termasuk dalam sector jasa
bisnis, seperti tampak berikut :
SEKTOR KESEHATAN :
· HOSPITAL SERVICES
· OTHER HUMAN HEALTH SERVICES
· SOCIAL SERVICES
· OTHER
SEKTOR JASA BISNIS :
A. PROFESIONAL SERVICES:
B. MEDICAL AND DENTAL SERVICES
C. PHYSIOTHERAPIST
D.NURSE AND MIDWIFE
Selain itu, dengan adanya Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
756/MENKES/SK/VI/2004 tentang Persiapan Liberalisasi Perdagangan dan
Jasa di Bidang Kesehatan, berarti UU No. 8 / 1999 tentang Perlindungan
Konsumen juga dapat diberlakukan pada bidang kesehatan
Dengan berlakunya UUPK diharapkan posisi konsumen sejajar dengan pelaku
usaha, dengan demikian anggapan bahwa konsumen merupakan raja tidak
berlaku lagi mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak hanya
mempunyai hak namun juga kewajiban, sebagai berikut :
HAK KONSUMEN KESEHATAN
BERDASARKAN UU NO.8 / 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
· Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
· Memilih
· nformasi yang benar, jelas, dan jujur
· Didengar pendapat dan keluhannya
· Mendapatkan advokasi, pendidikan & perlindungan konsumen
· Dilayani secara benar, jujur, tidak diskriminatif
· Memperoleh kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian
BERDASARKAN UU NO.23/1992 TENTANG KESEHATAN
· Informasi
· Memberikan persetujuan
· Rahasia kedokteran
· Pendapat kedua (second opinion)
KEWAJIBAN KONSUMEN
· Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur
· Beritikad baik
· Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
· Mengikuti upaya penyelesaian hukun sengketa perlindungan konsumen
secara patut.
HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UU NO. 23 /
1992 TENTANG KESEHATAN
KEWAJIBAN
Mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien
HAK
Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
profesinya
Setelah kita mengetahui pengertian pasien sebagai konsumen dan dokter
sebagai pelaku usaha, kini kita menuju pada pertanyaan selanjutnya,
bagaimana hubungan hukum antara pasien dan RS, tenaga kesehatan,
sesama tenaga kesehatan beserta sengketa diantara para pihak tersebut
yang dikenal dengan malpraktek ?
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PASIEN DAN RUMAH SAKIT
1. Perjanjian perawatan, yaitu kesepakatan antara RS dan pasien bahwa
pihak RS menyediakan kamar perawatan dan adanya tenaga perawat
yang akan melakukan tindakan perawatan
2. Perjanjian pelayanan medis, yaitu kesepakatan antara RS dan pasien
bahwa tenaga medis pada RS akan berupaya secara maksimal untuk
menyembuhkan pasien melalui tindakan medis
(inspanningsverbintenis).
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PASIEN DAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAH
SAKIT
HUBUNGAN HUKUM PASIEN – DOKTER
Merupakan perikatan / kontrak terapeutik, yaitu pihak dokter berupaya
secara maksimal menyembuhkan pasien (inspanningsverbintenis), jarang
merupakan resultaatsverbintenis.
HUBUNGAN HUKUM PASIEN – TENAGA KESEHATAN LAIN (ANTARA LAIN
PERAWAT)
Merupakan perikatan / kontrak, yaitu tenaga kesehatan lain itu harus
berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan perangkat
ilmu yang dimiliki. Kontrak ini dapat berupa inspanningsverbintenis maupun
resultaatsverbintenis.
HUBUNGAN HUKUM DOKTER – PERAWAT
Merupakan hubungan rujukan atau delegasi
PENGERTIAN MALAPRAKTIK MEDIK
Saat ini di Indonesia banyak terdapat pengertian malapraktik medik sebagai
akibat belum adanya Peraturan Pemerintah tentang Standar Profesi. Namun
demikian, untuk mengetahui seorang dokter melakukan malapraktik / tidak
maka kita dapat melihat unsur standar profesi kedokteran sebagaimana
dirumuskan oleh Leenen, yaitu : berbuat secara teliti / seksama dikaitkan
dengan culpa / kelalaian, sesuai ukuran ilmu medik, kemampuan rata-rata
dibanding kategori keahlian medik yang sama, situasi Dan kondisi yang
sama, sarana upaya yang sebanding / proporsional (asas proporsionalitas)
dengan tujuan kongkret tindakan / perbuatan medik tersebut. Menurut
Leenen, Dokter yang tidak memenuhi unsur standar profesi kedokteran
berarti melakukan suatu kesalahan profesi (malapraktik).
Selain itu, untuk mengetahui adanya unsur perbuatan malapraktik juga
dapat dilihat pada 4 – D of Negligence, yaitu : Duty, Dereliction of that duty,
Direct caution, Dan Damage
Lalu bagaimana tanggung jawab hukum pemberi pelayanan kesehatan dalam
hal ada dugaan kasus malapraktik ?
TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT
TANGGUNG JAWAB RS PEMERINTAH
Manajemen RS Pemerintah cq Kanwilkes / Depkes dapat dituntut. Menurut
pasal 1365 KUHPerdata karena pegawai yang bekerja pada RS Pemerintah
menjadi pegawai negeri dan negara sebagai suatu badan hukum dapat
dituntut untuk membayar ganti rugi atas tindakan pegawai negeri yang
dalam menjalankan tugasnya merugikan pihak lain.
TANGGUNG JAWAB RS SWASTA
Untuk manajemen RS dapat diterapkan pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata
karena RS swasta sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri dan dapat
bertindak dalam hukum dan dapat dituntut seperti halnya manusia.
TANGGUNG JAWAB MALAPRAKTIK DOKTER SECARA PIDANA
Bila terbukti malapraktik, seorang dokter antara lain dapat dikenakan pasal
359, 360, dan 361 KUHP bila malpraktik itu dilakukan dengan sangat tidak
berhati-hati (culpa lata), kesalahan serius, sembrono (HR.3 Febr. 1913)
TIGA TINGKATAN CULPA
1. Culpa lata : sangat tidak berhati-hati (culpa lata), kesalahan serius,
sembrono (gross fault or neglect)
2. Culpa levis : kesalahan biasa (ordinary fault or neglect)
3. Culpa levissima : kesalahan ringan (slight fault or neglect) (Black 1979
hal. 241)
Culpa lata tidak berlaku dalam hukum perdata. Culpa levis dan Culpa
levissima yang tidak dapat dikenakan hukum pidana dapat ditampung dalam
hukum Perdata dan hk. Disiplin tenaga Kesehatan (di Indonesia blm ada)
APAKAH KASUS ACCIDENT / RISK IN TREATMENT / ERROR IN JUDGEMENT
MERUPAKAN MALAPRAKTIK ???
Secara yuridis semua kasus tersebut dapat diajukan ke pengadilan pidana
maupun perdata sebagai malpraktik untuk dilakukan pembuktian
berdasarkan standar profesi kedokteran dan informed consent. Bila dokter
terbukti tidak menyimpang dari standar profesi kedokteran dan sudah
memenuhi informed consent maka ia tidak dipidana atau diputuskan bebas
membayar kerugian.
SARAN BAGI PENANGGULANGAN MALAPRAKTIK MEDIK
· Adanya Komite Medik / Malpractice Review Committee yang
independen (tidak dibawah Direktur) pada setiap RS yang bertugas
membahas keadaan RS secara periodik tentang kesalahan tenaga
kesehatan personil RS tersebut. Di masa mendatang, audit medik
hendaknya diatur dengan peraturan perundang-undangan dan dapat
dilakukan pula terhadap praktik dokter pribadi.
· Pertanggungjawaban terpusat pada RS baik pemerintah maupun
swasta (central responsibility). Dengan demikian, bila pasien tidak
puas atas sikap RS maka dapat menuntut dan menggugat RS.
Pimpinan RS yang akan menetapkan siapa yang bersalah dan
melakukan “hak Regres” (hak menuntut orang yang bersalah dalam
kenyataan). Untuk itu RS dapat mengasuransikan diri dengan batas
kerugian sebagai akibat gugatan pasien.
· Terpenuhinya jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan,
terutama bagi pasien
· informasi yang benar, jelas, dan jujur agar tidak terjadi mis
interpretasi antara tenaga kesehatan dengan pasien / keluarganya.
Namun demikian, untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana tercantum
dalam saran tersebut masih ada kendala, terutama dalam hal pembuktian
ada / tidaknya perbuatan malapraktik. selama ini pembuktian benar /
salahnya suatu kasus dugaan malpraktik secara hukum sulit karena belum
ada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Profesi, sehingga hakim
cenderung berpatokan pada hukum acara konvensional, sedangkan dokter
merasa sebagai seorang profesional yang tidak mau disamakan dengan
hukuman bagi pelaku kriminal biasa, misalnya : pencurian.
Dalam hal ini, diperlukan keseriusan pihak pemerintah, khususnya
Departemen Kesehatan untuk segera membuat Peraturan Pemerintah (PP)
dari UU No. 23 / 1992 tentang Kesehatan, terutama PP tentang Standar
Profesi. Hal ini mengingat hingga saat ini, dari 29 PP UU No. 23/1992 yang
seharusnya ada, baru 6 (enam) PP yang telah dibuat. Sedangkan UU Praktik
Kedokteran yang belum lama ini disahkan cenderung hanya mengakomodir
kepentingan dokter, sehingga perlu diadakan judicial review.

Perlindungan Konsumen Kesehatan Berkaitan dengan MalpraktikMedikSehat merupakan suatu keadaan yang didambakan oleh setiap orang. Hinggabatas-batas tertentu, tiap orang kecuali anak-anak, mampu menjagakesehatannya sendiri. Mereka akan hidup dengan teratur, mengkonsumsimakanan bergizi, berolah raga secukupnya, dan sebagainya.Persoalan akan menjadi lain ketika orang jatuh sakit yang memerlukanpertolongan pihak lain. Bagaimanapun, kesehatan merupakan kebutuhanpokok dalam kehidupan, sedangkan pengetahuan dan ketrampilan pasienterbatas. Dengan demikian, pasien maupun keluarganya akan mencaripertolongan kepada petugas kesehatan.Berdasarkan gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatanmempunyai ciri khas yang berbeda dengan pelayanan jasa / produk lainnya,yaitu consumer ignorance / ketidaktahuan konsumen, supply induceddemand / pengaruh penyedia jasa kesehatan terhadap konsumen (konsumentidak memiliki daya tawar dan daya pilih), produk pelayanan kesehatanbukan konsep homogen, pembatasan terhadap kompetisi, ketidakpastiantentang sakit, serta sehat sebagai hak asasiDalam hal ini, pasien sebenarnya merupkan faktor liveware. Pasien harusdipandang sebagai subyek yang memiliki pengaruh besar atas hasil akhirlayanan bukan sekedar obyek. Hak-hak pasien harus dipenuhi mengingatkepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkanketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum.Apa saja harapan konsumen terhadap pemberi pelayanan kesehatan Dankewajiban pihak sarana pelayanan kesehatan dalam memenuhi harapantersebut ? Harapan pasien sebagai konsumen yaitu:· Reliability (kehandalan) : pemberian pelayanan yang dijanjikandengan segera dan memuaskan· Responsiveness (daya tanggap) : membantu dan memberikanpelayanan dengan tanggap tanpa membedakan unsur SARA (Suku,Agama, Ras, Golongan) pasien· Assurance (jaminan) : jaminan keamanan, keselamatan, kenyamanan· Emphaty (empati) : komunikasi yang baik dan memahami kebutuhankonsumen / pasienSedangkan kewajiban pihak sarana kesehatan yaitu antara lain :· Memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan suku, ras,agama, seks, dan status sosial pasien· Merawat pasien sebaik-baiknya, menjaga mutu perawatan dengantidak membedakan kelas perawatan· Memberikan pertolongan pengobatan di UGD tanpa meminta jaminanmateri terlebih dahulu· Merujuk pasien kepada rumah sakit lain apabila tidak memiliki sarana,prasarana, peralatan, dan tenaga yang diperlukan· Membuat rekam medis pasien rawat jalan dan inapSaat ini, masyarakat semakin menyadari hak-haknya sebagai konsumenkesehatan. Sehingga seringkali mereka secara kritis mempertanyakantentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan yang akandiambil berkenaan dengan penyakitnya., bahkan tidak jarang merekamencari pendapat kedua (second opinion), Hal tersebut merupakan hak yangselayaknya dihormati oleh pemberi pelayanan kesehatan.Memang harus diakui bahwa hak-hak konsumen kesehatan masih cenderungsering dikalahkan oleh kekuasaan pemberi pelayanan kesehatan. Dalam halini, yang memprihatinkan, kekalahan tersebut bisa berupa kerugian moraldan material yang cukup besar.Jenis-jenis masalah perlindungan konsumen sejak berlakunya UU No. 8 /1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat beragam, namun gugatankonsumen terhadap pelayanan jasa kesehatan dan yang berhubungandengan masalah kesehatan masih tergolong langka. Hal ini antara laindisebabkan selama ini hubungan antara si penderita dengan si pengobat,yang dalam terminology dunia kedokteran dikenal dengan istilah transaksiterapeutik, lebih banyak bersifat paternalistic.Seiring dengan perubahan masyarakat, hubungan dokter – pasien jugasemakin kompleks, yang ditandai dengan pergeseran pola dari paternalisticmenuju partnership, yaitu kedudukan dokter sejajar dengan pasien (doktermerupakan partner dan mitra bagi pasien).UU No. 8 / 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mempunyai 2sasaran pokok, yaitu :1. Memberdayakan konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha(publik atau privat) barang dan atau jasa;2. Mengembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawabLalu pertanyaannya, apakah pasien dapat disebut sebagai konsumen, danpemberi pelayanan kesehatan (dokter) sebagai pelaku usaha ?Untuk menjawabnya, kita harus mengetahui pengertian konsumen danpelaku usaha berdasarkan UUPK. Konsumen adalah setiap orang pemakaibarang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagikepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup laindan tidak untuk diperdagangkan. Adapun pengertian konsumen di sini yaitukonsumen akhir, sedangkan produk berupa barang, mis : obat-obatan,suplemen makanan, alat kesehatan, dan produk berupa jasa, mis.: jasapelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter, dokter gigi, jasa asuransikesehatanUntuk mengetahui, apakah profesi pemberi pelayanan kesehatan (dokter)merupakan pelaku usaha atau bukan maka kita harus melihat UU No. 2 /1992 tentang Kesehatan, Black Law Dictionary, dan WTO / GATS bidangkesehatan.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidangkesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melaluipendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukankewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan. (UU No.23/1992 tentangKesehatan). Sedangkan dalam Black Law Dictionary dinyatakan : Business(kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi) meliputi: employment,occupation, PROFESSION, or commercial activity engaged in / or gain orlivelihood (segala kegiatan untuk mendapatkan keuntungan / matapencaharian).Selain itu, posisi bidang kesehatan menurut WTO / GATS menyatakan antaralain bahwa profesi dokter dan dokter gigi saat ini termasuk dalam sector jasabisnis, seperti tampak berikut :SEKTOR KESEHATAN :· HOSPITAL SERVICES· OTHER HUMAN HEALTH SERVICES· SOCIAL SERVICES· OTHERSEKTOR JASA BISNIS :A. PROFESIONAL SERVICES:B. MEDICAL AND DENTAL SERVICESC. PHYSIOTHERAPISTD.NURSE AND MIDWIFESelain itu, dengan adanya Keputusan Menteri Kesehatan RI No.756/MENKES/SK/VI/2004 tentang Persiapan Liberalisasi Perdagangan danJasa di Bidang Kesehatan, berarti UU No. 8 / 1999 tentang PerlindunganKonsumen juga dapat diberlakukan pada bidang kesehatanDengan berlakunya UUPK diharapkan posisi konsumen sejajar dengan pelakuusaha, dengan demikian anggapan bahwa konsumen merupakan raja tidakberlaku lagi mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak hanyamempunyai hak namun juga kewajiban, sebagai berikut :HAK KONSUMEN KESEHATANBERDASARKAN UU NO.8 / 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN· Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan· Memilih· nformasi yang benar, jelas, dan jujur· Didengar pendapat dan keluhannya· Mendapatkan advokasi, pendidikan & perlindungan konsumen· Dilayani secara benar, jujur, tidak diskriminatif· Memperoleh kompensasi, ganti rugi dan atau penggantianBERDASARKAN UU NO.23/1992 TENTANG KESEHATAN· Informasi· Memberikan persetujuan· Rahasia kedokteran· Pendapat kedua (second opinion)KEWAJIBAN KONSUMEN· Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur· Beritikad baik· Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati· Mengikuti upaya penyelesaian hukun sengketa perlindungan konsumensecara patut.HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UU NO. 23 /1992 TENTANG KESEHATANKEWAJIBANMematuhi standar profesi dan menghormati hak pasienHAKMemperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai denganprofesinyaSetelah kita mengetahui pengertian pasien sebagai konsumen dan doktersebagai pelaku usaha, kini kita menuju pada pertanyaan selanjutnya,bagaimana hubungan hukum antara pasien dan RS, tenaga kesehatan,sesama tenaga kesehatan beserta sengketa diantara para pihak tersebutyang dikenal dengan malpraktek ?HUBUNGAN HUKUM ANTARA PASIEN DAN RUMAH SAKIT1. Perjanjian perawatan, yaitu kesepakatan antara RS dan pasien bahwapihak RS menyediakan kamar perawatan dan adanya tenaga perawatyang akan melakukan tindakan perawatan2. Perjanjian pelayanan medis, yaitu kesepakatan antara RS dan pasienbahwa tenaga medis pada RS akan berupaya secara maksimal untukmenyembuhkan pasien melalui tindakan medis(inspanningsverbintenis).HUBUNGAN HUKUM ANTARA PASIEN DAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAHSAKITHUBUNGAN HUKUM PASIEN – DOKTERMerupakan perikatan / kontrak terapeutik, yaitu pihak dokter berupayasecara maksimal menyembuhkan pasien (inspanningsverbintenis), jarangmerupakan resultaatsverbintenis.HUBUNGAN HUKUM PASIEN – TENAGA KESEHATAN LAIN (ANTARA LAINPERAWAT)Merupakan perikatan / kontrak, yaitu tenaga kesehatan lain itu harusberupaya memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan perangkatilmu yang dimiliki. Kontrak ini dapat berupa inspanningsverbintenis maupunresultaatsverbintenis.HUBUNGAN HUKUM DOKTER – PERAWATMerupakan hubungan rujukan atau delegasiPENGERTIAN MALAPRAKTIK MEDIKSaat ini di Indonesia banyak terdapat pengertian malapraktik medik sebagaiakibat belum adanya Peraturan Pemerintah tentang Standar Profesi. Namundemikian, untuk mengetahui seorang dokter melakukan malapraktik / tidakmaka kita dapat melihat unsur standar profesi kedokteran sebagaimanadirumuskan oleh Leenen, yaitu : berbuat secara teliti / seksama dikaitkandengan culpa / kelalaian, sesuai ukuran ilmu medik, kemampuan rata-ratadibanding kategori keahlian medik yang sama, situasi Dan kondisi yangsama, sarana upaya yang sebanding / proporsional (asas proporsionalitas)dengan tujuan kongkret tindakan / perbuatan medik tersebut. MenurutLeenen, Dokter yang tidak memenuhi unsur standar profesi kedokteranberarti melakukan suatu kesalahan profesi (malapraktik).Selain itu, untuk mengetahui adanya unsur perbuatan malapraktik jugadapat dilihat pada 4 – D of Negligence, yaitu : Duty, Dereliction of that duty,Direct caution, Dan DamageLalu bagaimana tanggung jawab hukum pemberi pelayanan kesehatan dalamhal ada dugaan kasus malapraktik ?TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKITTANGGUNG JAWAB RS PEMERINTAHManajemen RS Pemerintah cq Kanwilkes / Depkes dapat dituntut. Menurutpasal 1365 KUHPerdata karena pegawai yang bekerja pada RS Pemerintahmenjadi pegawai negeri dan negara sebagai suatu badan hukum dapatdituntut untuk membayar ganti rugi atas tindakan pegawai negeri yangdalam menjalankan tugasnya merugikan pihak lain.TANGGUNG JAWAB RS SWASTAUntuk manajemen RS dapat diterapkan pasal 1365 dan 1367 KUHPerdatakarena RS swasta sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri dan dapatbertindak dalam hukum dan dapat dituntut seperti halnya manusia.TANGGUNG JAWAB MALAPRAKTIK DOKTER SECARA PIDANABila terbukti malapraktik, seorang dokter antara lain dapat dikenakan pasal359, 360, dan 361 KUHP bila malpraktik itu dilakukan dengan sangat tidakberhati-hati (culpa lata), kesalahan serius, sembrono (HR.3 Febr. 1913)TIGA TINGKATAN CULPA1. Culpa lata : sangat tidak berhati-hati (culpa lata), kesalahan serius,sembrono (gross fault or neglect)2. Culpa levis : kesalahan biasa (ordinary fault or neglect)3. Culpa levissima : kesalahan ringan (slight fault or neglect) (Black 1979hal. 241)Culpa lata tidak berlaku dalam hukum perdata. Culpa levis dan Culpalevissima yang tidak dapat dikenakan hukum pidana dapat ditampung dalamhukum Perdata dan hk. Disiplin tenaga Kesehatan (di Indonesia blm ada)APAKAH KASUS ACCIDENT / RISK IN TREATMENT / ERROR IN JUDGEMENTMERUPAKAN MALAPRAKTIK ???Secara yuridis semua kasus tersebut dapat diajukan ke pengadilan pidanamaupun perdata sebagai malpraktik untuk dilakukan pembuktianberdasarkan standar profesi kedokteran dan informed consent. Bila dokterterbukti tidak menyimpang dari standar profesi kedokteran dan sudahmemenuhi informed consent maka ia tidak dipidana atau diputuskan bebasmembayar kerugian.SARAN BAGI PENANGGULANGAN MALAPRAKTIK MEDIK· Adanya Komite Medik / Malpractice Review Committee yangindependen (tidak dibawah Direktur) pada setiap RS yang bertugasmembahas keadaan RS secara periodik tentang kesalahan tenagakesehatan personil RS tersebut. Di masa mendatang, audit medikhendaknya diatur dengan peraturan perundang-undangan dan dapatdilakukan pula terhadap praktik dokter pribadi.· Pertanggungjawaban terpusat pada RS baik pemerintah maupunswasta (central responsibility). Dengan demikian, bila pasien tidakpuas atas sikap RS maka dapat menuntut dan menggugat RS.Pimpinan RS yang akan menetapkan siapa yang bersalah danmelakukan “hak Regres” (hak menuntut orang yang bersalah dalamkenyataan). Untuk itu RS dapat mengasuransikan diri dengan bataskerugian sebagai akibat gugatan pasien.· Terpenuhinya jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan,terutama bagi pasien· informasi yang benar, jelas, dan jujur agar tidak terjadi misinterpretasi antara tenaga kesehatan dengan pasien / keluarganya.Namun demikian, untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana tercantumdalam saran tersebut masih ada kendala, terutama dalam hal pembuktianada / tidaknya perbuatan malapraktik. selama ini pembuktian benar /salahnya suatu kasus dugaan malpraktik secara hukum sulit karena belumada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Profesi, sehingga hakimcenderung berpatokan pada hukum acara konvensional, sedangkan doktermerasa sebagai seorang profesional yang tidak mau disamakan denganhukuman bagi pelaku kriminal biasa, misalnya : pencurian.Dalam hal ini, diperlukan keseriusan pihak pemerintah, khususnyaDepartemen Kesehatan untuk segera membuat Peraturan Pemerintah (PP)dari UU No. 23 / 1992 tentang Kesehatan, terutama PP tentang StandarProfesi. Hal ini mengingat hingga saat ini, dari 29 PP UU No. 23/1992 yangseharusnya ada, baru 6 (enam) PP yang telah dibuat. Sedangkan UU PraktikKedokteran yang belum lama ini disahkan cenderung hanya mengakomodirkepentingan dokter, sehingga perlu diadakan judicial review.

Pos ini dipublikasikan di Hukum Perlindungan Konsumen. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s